GO INTERNASIONAL

GO INTERNASIONAL

ADALAH benar apa yang dikatakan para futurist dunia, seperti Fukuyama, Putnam, Maslow, dan lain lain bahwa makin hari dunia makin mengglobal. Artinya hubungan antara satu negara dengan Negara lain, antara satu bangsa dengan bangsa lain, bahkan hubungan antara personal yang satu dengan personal yang lain, makin menjadi jadi. Hubungan tersebut tidak lagi sebatas hubungan social, hubungan kekerabatan, namun menjadi hubungan ekonomi dan saling ketergantungan.

Bayangkan, jika Jepang tidak membina hubungan baik dengan Negara lain, kemana produk produk mobil dan sepeda motor mereka yang jutaan per hari itu akan dipasarkan? Demikian juga Amerika, Eropah dan lain lain.  Demikian pula halnya dengan Negara Negara yang masih terkebalakang atau dalam istilah sosiologinya disebut sebagai developing countries, atau Negara sedang berkembang. Ketika kemampuan mereka masih sangat terbatas untuk menghasilkan produk produk yang dibutuhkan oleh masyarakatnya, seperti alat transportasi, alat alat produksi pertanian, dan lain lain.  Dengan bahasa yang lebih sederhana, dunia antara bangsa ini kian hari kian saling tergantung. Baik antara sesama Negara maju, ataupun antara Negara maju dengan Negara yang sedang berkembang.

Jika pada zaman dahulu, hubungan antara Negara ini kemudian diterjemahkan secara sepihak oleh Negara maju, yang kemudian terjadilah penjajahan. Negara maju menjajah Negara lain, dengan mengeksploitasi berbagai sumberdya alam dan juga sumberdaya manusianya. Tujuannya tidak lain, dan sesungguhnya sama seperti yang ada sekarang, yaitu untuk kesejahteraan rakyatnya sendiri.

Sekarang, umumnya semua Negara sudah melek, sudah memiliki kapasitas sebagai Negara bangsa, sehingga tidak lagi dapat dieksploitasi dengan menggunakan metoda penjajahan. Maka yang digalakkan dan terjadi kemudian adalah hubungan perdagangan, hubungan bilateral ataupun multilateral yang pada dasarnya kemudian tercipta hubungan yang saling menguntungkan.

Peraturan pemerintah di Indonesia yang ada sekarang memungkinkan daerah membuka atau merintis hubungan langsung dengan pemerintah daerah di luar negeri. Maka terjadilah apa yang kemudian disebut sebagai twin city, sister city, atau kota kembar. Ini biasanya terjadi antara satu kota di Indonesia dengan satu kota di Negara lain. Yogyakarta menjalin hubungan sister city dalam istilah ini dengan Kyoto di Jepang.  Hubungan antara provinsi disebut sister province, seperti hubungan antara Papua dengan salah satu provinsi di China.

Manfaat dari hubungan seperti ini tentunya banyak; diantaranya adalah memungkinkan terjadinya pertukaran staf dalam arti kita belajar ke sana melalui proses yang tidak terlalu berbelit belit; atau mendatangkan mereka ke Indonesia. Demikian juga dalam hal bisnis, hubungan perdagangan bisa menjadi lebih lancar, apabila kita memiliki pelaku bisnis yang mampu melihat peluang dengan baik. Ada showroom atau outlet daerah kita yang dapat dibangun di Negara tersebut, yang sekaligus dapat menjadi pusat informasi bagi mereka yang tertarik untuk berhubungan dengan daerah kita.

Mengapa dengan Utrecht–Belanda?

Ketika Gubernur NTB, Kepala Bappeda, Kepala Biro Umum, Kadis Dikpora Lombok Timur, dan lain-lain berkunjung ke Belanda beberapa waktu lalu, tujuannya adalah untuk itu. Yakni membangun kerjasama lintas daerah lintas Negara.  Ada kontak person kita yang ada di Belanda yang selama setahun belakangan ini telah mengambil inisiatif dan menegerjakan berbagai persiapan yang diperlukan untuk terwujudnya kerjasama antara NTB dengan Utrecht. Mengapa dengan Utrecht? Karena kontak person tersebut kebetulan bermukim di Utrecht, Belanda; dan secara kebetulan ada koleganya yang menjadi staf ahli Gubernur Utrecht, sehingga komunikasi dengan PemProv Utrecht diharapkan dapat lebih lancar.

Utrecht adalah salah satu dari dua belas provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi di Belanda. Saya hampir tak percaya ketika di terangkan kalau di provinsi ini ada seribu dua ratus lebih perusahaan internasional memiliki kantor atau aktivitas produktif. Baik dari Jepang, Amerika, Australia, Jerman, dan lain lain.

Mengapa demikian banyak? Karena mungkin provinsi ini mampu memberikan layanan yang terbaik bagi para investor untuk berinvestasi di Utrecht. Ada kemudahan perijinan dan fasilitas sarana prasarana yang diberikan kepada para pemilik modal, sehingga mereka berlomba lomba untuk mendirikan pabrik atau minimal semacam ‘kantor penghubung’nya di daerah ini, yang akan menjadi jendelanya untuk merebut pasar Eropah. Dan yang pasti, akan menciptakan langan kerja bagi penduduk Utrecht. Itulah salah satu yang dapat kita pelajari di Utrecht. Banyak lagi yang lainnya, termasuk bagaimana kita dapat mengisi kekurangan tenaga perawat di Belanda yang konon ribuan banyaknya. Karena tanpa mendatangkan investasi luar untuk masuk ke daerah kita, ataupun peluang kerja di Negara lain bagi masyarakat kita, maka pertumbuhan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kita akan menjadi sangat lambat. Karena peran pemerintah sesungguhnya tidak lebih dari 20 persen saja. Sesuai dengan kapasitas fiscal yang dapat tercipta dari kemampuan financial yang dimiliki. Wallahu ‘alam bissawab…

BIL OPERASIONAL, NTB TAKE OFF, INSYA ALLAH

BIL OPERASIONAL, NTB TAKE OFF, INSYA ALLAH

KETIKA menghadiri acara groundbreaking (menandai dimulainya pembangunan atau sering juga diartikan sebagai peletakan batu pertama) BIL pada hari Sabtu, tanggal 19 Januari 2008, saya sempat menulis sms ke beberapa teman, yang intinya saya menyatakanbahwa BIL inilah kelak yang akan menjadi pertanda take off-nya masyarakat Nusa Tenggara Barat. Waktu itu yang melaksanakan ground breaking adalah Bapak Ir Hatta Radjasa–yang kala itu menjabat Menteri Perhubungan, didampingi Gubernur NTB Bapak HL Serinata.Berbagai macam perasaan para hadirin pada waktu itu tak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Ada rasa haru, bahagia, bangga, dan tentu sedih juga. Semua berbaur menjadi satu. Setelah sekian lama tak jelas ceritanya, BIL akhirnya mulai dibangun. Banyak yang optimis. Namun tidak sedikit yang sebaliknya, pesimis. Akankah BIL akan menjadi Bandara Udara Internasional yang kemudian operasional, suatu hari kelak. Sebuah pertanyaan yang saya yakin menghantui semua hadirin pada waktu itu. Sikap pesimis, dan bahkan skeptik, tentu dibarengi dengan berbagai alasan masing-masing.

Pak menteri sendiri seakan tidak percaya terhadap apa yang dilakukan. Beliau bercerita bahwa ada pihak-pihak tertentu yang menghalanginya untuk melakukan acara ground breaking itu. Dengan berbagai alasan yang berbeda. “Tapi karena ini adalah suatu pekerjaan yang baik, di tempat yang baik, dengan niat yang baik, untuk kesejahteraan masyarakat, saya berketetapan hati untuk datang ke sini. Apapun resikonya …,” ungkap beliau yang disongsong riuh tepuk tangan meriah para undangan.

Dan benar saja: terjadilah acara itu melalui deru sirene dan peragaan pergerakan alat berat, sebagai pertanda dimulainya pembangunan bandara internasional Lombok yang kemudian kita kenal dengan istilah, “BIL”, itu. Alhamdulillahi rabbil alamin.

Kini, di hari-hari menjelang mulai beroperasinya BIL, Sabtu, 1 Oktober 2011, tentu banyak orang yang tidak bisa tidur nyenyak. Sebab membayangkan akan mulai beroperasinya BIL, tentu akan membuat dua perasaan yang berbeda juga. Mereka yang senang dan merekayang tidak senang.

Yang berpikiran positif dan yang berpikiran (mungkin, maaf) negatif. Sesuatu yang sesungguhnya sangat lazim, dan biasa terjadi di mana-mana. Kalau meminjamalur pikirnya Hatta Radjasa–ketika melaksanakan ground breaking di awal 2008 lalu, yang menyatakan bahwa mereka yang kelihatannya tidak setuju dengan pembangunan BIL, sesungguhnya bukan tidak setuju, akan tetapi ragu-ragu. Meragukan apakah benar-benar pemerintah mau membangun bandara internasional di tengah-tengah pulau yang belum banyakdikenal masyarakat dunia. Kalau memakai istilah bahasa inggris, ‘in the middle of nowhere.’ Apakah benar, pemerintah akan membangun bandara baru, padahal bandara yang sudah ada sekarang, konon, banyak yang merugi alias lebih besar biaya operasional daripada pemasukan.

Apakah jumlah penumpang yang masuk ke NTB sedemikian banyaknya, sehingga bandara yang ada sudah tidak mampu memuat lagi? Bahkan ada tokoh yang menyangsikan niat tersebut karena di APBN tidak ada nomenklateur atau pos anggarannya. Dan banyak lagi alasan yang dipakai untuk menjadi ragu tadi. Sementara yang setuju menjadi makin berdebar-debar,  karena apabila ini benar-benarterjadi, pastilah roda ekonomi di daerah ini akan berputar lebih kencang lagi. Akan terjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah sekitar BIL. Akan terjadi perputaran uang yang makin bertambah, aktivitas ekonomi masyarakat akan semakin dinamis. Yang pada gilirannya, daerah wisata Lombok bagian selatan yang selama ini ibarat the sleeping beauty akanbangun dari tidur panjangnya. Akan sangat mempermudah para investor pariwisata untuk menanamkan investasinya di wilayah ini.

Lahirnya BIL akan menjadi seorang ‘pangeran’ yang kedatangannya akan membuat sang putri jelita terbangun dari tidur panjangnya. Dan putri itulah yang kini kemudian kita kenal dengan kawasan pariwisata, Mandalika. Yang sebentar lagi akan diresmikan menjadi kawasan ekonomi khusus pariwisata nasional Mandalika.

NTB TAKE OFF

Pengalaman di berbagai daerah yang membangun bandara menunjukkan fenomena sepertiyang digambarkan di atas. Terbangunnya bandara internasional Ngurah Rai, Denpasar, kemudian disusul beroperasinya bandara baru di Makassar dan Surabaya adalah contoh yang menunjukkan ‘kemampuan’sebuah bandara menjadi trigger atau pemicu pertumbuhan ekonomi suatu kawasan.

Secara sederhana bisa dijelaskan oleh teori ekonomi bahwa dengan beroperasinya sebuahbandara, tentu akan semakin banyak investor yang tertarik untuk datang dan menebarkan investasinya. Apakah dengan membangun pusat perbelanjaan, membangun pabrik, membangun perhotelan, dan lain-lain. Yang pasti, dengan berbagai pembangunan tersebut akan dapat membuka lapangan kerja, sehingga akan mengurangi dampak pengangguran dan kemiskinan. Dengan demikian, pendapatan masyarakat pun akan semakin meningkat.

Apabila pendapatan meningkat, maka akan diimbangi dengan pola konsumsi yang  semakin meningkat pula. Meningkatnya konsumsi akan mempengaruhi omset para pedagang bahan makanan. Juga produktivitas para petani akan meningkat pula. Mereka inilah yang secara langsung merasakan peningkatan omset, yang pada gilirannya menambah keuntungan. Maka para pedagang dan petani akan meningkat asetnya. Yang tadinya tidak punya sepeda motor menjadi punya sepeda motor. Yang tadinya tidak pernah terpikir akan punya mobil, menjadi punya mobil. Yang tadinya tergolong pengusaha mikro menjadi pengusaha kecil, menengah, dan bahkan ada yang sangat progresif menjadi pengusaha besar.

Demikianlah seterusnya, sehingga dalam postur atau struktur ekonomi daerah ini akan nampak sebuah kondisi di mana proporsi penduduk dengan pendapatan  menengah ke atas akan menjadi semakin banyak.

Peran dunia swasta dalam pembangunan akan menjadi semakin menonjol dan bahkan dominan, dibandingkan dengan peran atau dana dari pemerintah. Boleh saja dana pemerintah,

baik dalam bentuk APBD atau APBN sekalipun di bawah Rp 10 T, namun investasi swasta antara 5-10 kali lipatnya. Kalau ini terjadi, inilah kemudian yang dimaksud Prof WW Rostow dalam “Stage of Development”-nya sebagai fase take off atau fase tinggal landas, sebagai kelanjutan dari kondisi pra tinggal landas–di mana peran pemerintah masih sangat dominan.

Selamat take off masyarakat NTB. Semoga kemiskinan di daerah ini makin berkurang, Insya Allah.

BIL, MANDALIKA, PANDANDURE DAN DIVESTASI

BIL, Mandalika, Pandan Dure dan Divestasi

Ketika menerima amanah menjadi gubernur NTB pada 17 September 2008 yang bertepatan dengan 17 Ramadhan 1430 H, TGH M Zainul Majdi–yang populer dengan sebutan Tuan Guru Bajang (TGB) dengan wakil gubernur Ir. M. Badrul Munir ditinggalkan beberapa “PR besar” yang belum dapat diselesaikan pada era gubernur Drs. HL Srinata. Sebuah PR yang tidak mudah untuk dilaksanakan, apalagi diselesaikan. Itulah sebabnya pak H. Rahmat Hidayat, SH, anggota DPR RI asal NTB, ketika mengomentari mulai beroperasinya BIL dengan tegas menyatakan: “Justru saya bangga dengan Gubernur NTB, dia muda dan berani. Dia berhasil melanjutkan apa yang telah dirintis pendahulunya…” (Lombok Post, 10 Oktober 2011).

BIL memang paling urgen di antara sekian banyak ‘PR’ peninggalan pemerintahan sebelumnya. BIL tidak sekadar memindahkan bandar udara dari Mataram ke Lombok Tengah, namun sesungguhnya memiliki arti yang strategis. Dengan areal bandara yang telah dipersiapkan lebih dari 550 ha–konon terluas kedua di Indonesia setelah Sukarno Hatta, ke depan BIL dapat menjadi pintu gerbang pariwisata. Bukan semata untuk kawasan timur Indonesia, bahkan kawasan Asia Pasifik, karena posisinya yang terletak di tepian Samudra Hindia. Karena itu, cukup beralasan pula ketika saya menulis bahwa beroperasinya BIL dapat menjadi simbol take off-nya NTB.

Belum mulainya pelaksanaan pembangunan di kawasan Mandalika sampai saat ini, salah satu faktornya karena menunggu beroperasinya BIL. Maka dengan telah mulai beroperasinya BIL, tentu akan mempercepat munculnya investor yang akan menggarap kawasan yang oleh Presiden akan ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Nasional (KEK Parnas). Dengan adanya penetapan presiden tersebut, akan menjadi insentif tersendiri bagi para investor, karena berbagai kemudahan yang disediakan. Bagi masyarakat NTB, dimulainya pembangunan kawasan Mandalika tentu akan menjadi lahan baru untuk lapangan kerja, mulai dari proses konstruksi sampai masa operasional kelak.

Menurut pihak BTDC, saat ini telah siap tiga calon mitra strategis yang akan menandatangani memorandum of understanding (MoU) di hadapan Presiden RI pada saat berkunjung ke NTB antara 19-21 Oktober ini. Diharapkan pada awal tahun 2012, proses pembangunan infrastruktur di Mandalika resort dapat dimulai.

PANDANDURE DAN DIVESTASI NEWMONT

Proyek strategis lain yang menjadi PR Gubernur TGB adalah bendungan Pandanduri atau Pandandure–demikian orang Sasak biasa menyebutnya. Proyek ini bahkan telah menjadi “agenda politik” Gubernur dan Bupati Lombok Timur. Itulah sebabnya, sejak dilantik menjadi gubernur, TGB memberikan perhatian khusus pada Pandandure ini. Kepala Dinas PU diberikan tugas untuk mengawal proyek ini dengan meningkatkan intensitas koordinasi dengan Kementrian PU. Beliau sendiri beberapa kali menghadap langsung ke Menteri PU (Ir. Djoko Kirmanto, Dipl. HE) untuk mengkonsultasikan progress yang diraih, sekaligus memastikan ground breaking-nya.

Gubernur tidak segan-segan menyampaikan ke Presiden SBY, dalam berbagai kesempatan bahwa Pandandure adalah juga janji kampanye sang Presiden–ketika Pilpres 2009 lalu–kepada masyarakat Lombok, yang akan diselesaikan sebelum masa bhakti SBY berakhir 2014 nanti. Mungkin itulah sebabnya, suatu kali ketika saya turut mendampingi Gubernur menghadap Menteri Pekerjaan Umum, terungkap bahwa Pandandure telah dijadikan prioritas pada Kabinet Indonesia Bersatu II bersama dengan bendungan sejenis di Maluku dan NTT. Persoalannya waktu itu, menurut Menteri, karena biayanya yang relatif besar akan diupayakan dari dana loan luar negeri.

Alhamdulillah, akhirnya Pandandure dimulai, dan bahkan menjadi tempat dicanangkannya proyek MP3EI untuk Koridor 5 bersama Bali dan NTT pada hari Jumat, 27 Mei 2011. Proyek yang akan menghabiskan dana sekitar Rp 600 miliar tersebut diharapkan rampung pada 2014.

Satu lagi PR besar yang telah dapat ditunaikan oleh Gubernur TGB adalah terkait dengan divestasi saham Newmont. Sebuah proses yang sempat deadlock di jaman pemerintah sebelumnya, karena masing-masing pihak bersikukuh pada pendiriannya. Gubernur Serinata, kala itu, menggandeng pihak swasta nasional sebagai pemodal: karena tentu tidak mungkin menggunakan dana dari APBD. Sementara pihak NNT menawarkan diri untuk menjadi pemodal, di mana dana dari pihak mereka akan dipinjamkan kepada pemda untuk membeli saham, yang kemudian dikembalikan dari dividen yang menjadi hak pemda untuk sekian tahun ke depan. Masing-masing bersikukuh, sehingga sampai masa jabatan Mamik Sri–sapaan Serinata–berakhir, proses divestasi ini tidak terealisir. Malahan di kemudian hari proses divestasi ini dibawa ke Mahkamah Arbitrase Internasional, karena tidak terjadinya kesepahaman antara para pihak terkait.

Ketika gubernur NTB berganti, pihak NNT berharap (mungkin) tawaran divestasi ala Newmont akan dapat diterima oleh Gubernur TGB. Namun ternyata tidak juga. Pak Gubernur TGB memilih untuk diadakan beauty contest sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, dalam rangka memilih mitra mana yang paling besar memberikan keuntungan bagi rakyat NTB. Proses divestasi Newmont ini ternyata tidak sederhana. Setelah proses beauty contest selesai dan hasilnya sudah diumumkan, Menteri Keuangan menyatakan kalau pemerintah pusat merekomendasikan agar BUMN-lah yang harus digandeng Pemda. Dengan kata lain, Gubernur diminta menganulir hasil beauty contest. Bahkan pihak DPR melalui komisi terkait sempat juga ‘mempersoalkan’ proses divestasi tersebut. Semua itu tidak membuat Gubernur menyerah. Yakin bahwa apa yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan akan memberikan kemanfaatan bagi rakyat NTB. Seakan tak kenal lelah bolak balik Mataram-Jakarta, hanya demi meyakinkan kepada para pihak agar proses divestasi segera direalisasikan.

Bagi mereka yang ikut langsung dalam berbagai pertemuan dan perdebatan antara Gubernur dengan para pihak, pasti mengakui kemampuan lobi beliau. Dengan kesantunan, namun tetap tegas dan lugas, Gubernur mampu meyakinkan para elit pusat, utamanya Menteri Keuangan, Menteri ESDM dan pimpinan Komisi VII DPR RI–waktu itu–agar menyetujui proses divestasi sesuai mekanisme yang telah ditempuh, demi rakyat NTB, di mana tambang NNT itu beroperasi. Seorang teman di Jakarta, yang intens mengikuti proses divestasi tersebut berkomentar kepada saya, “Kalau bukan TGB, kayaknya nggak mungkin Menteri Keuangan menyerah atau mengalah dalam proses divestasi Newmont.” Wallahu ‘alam bissawab.

TAMPAKSIRING SUMMIT

Tampaksiring Summit

AGAK berbeda dengan pertemuan di Cipanas. Pertemuan para petinggi negeri ini di Tampaksiring yang dipimpin langsung oleh presiden SBY memokuskan pada tiga hal prioritas. Program pro rakyat, justice for all,dan pencapaian Millenium Development Goals (MDGs). Meski kemudian komisinya ditambah satu judul lagi, yaitu percepatan pembangunan ekonomi.

Yang tidak kalah menariknya, pada momen kali ini jumlah peserta juga bertambah. Ini menandakan atensi dan intensitas yang menggembirakan. Kondisi ini terbaca dari hadirnya para praktisi maupun pengamat ekonomi, serta rektor sejumlah perguruan tinggi. Ditambah lagi beberapa petinggi lembaga donor dan perwakilan masyarakat sipil (LSM).

Meski diliputi hujan lebat, pertemuan tetap berjalan khidmatsesuai agenda yang telah disusun rapih oleh Bappenas. Fokus untuk program Pro Rakyat adalah terkait dengan tiga klaster dalam pengentasan kemiskinan. Mencakup penanggulangan kemiskinan (PK) berbasis keluarga, PK berbasis pemberdayaan masyarakat, dan PK berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Terkait program justice for all, programnya fokus pada keadilan bagi anak, keadilan bagi perempuan, ketenagakerjaan, bantuan hukum, reformasi hukum dan peradilan, dan kelompok miskin dan terpinggirkan. Lalu tentang pencapaian tujuan MDGs: pembahasannya pada upaya penanggulangan kemiskinan dan kelaparan, pencapaian pendidikan dasar untuk semua, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, kesehatan anak dan ibu, pengendalian penyakit HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya, jaminan kelestarian lingkungan hidup, dan percepatan pencapaian MDGs secara keseluruhan.

Para menteri, gubernur, kepala-kepala Bappeda, BPMPD, dibagi ke dalam komisi-komisi yang membahas ketiga aspek di atas. Sementara pimpinan sidang kelompok diserahkan langsung ke para menko dan pemakalahnya, yaitu para menteri terkait. Saya sendiri, ikut dalam kelompok pembangunan pro rakyat. Di mana membahas soal perkembangan dan sejauh mana pelaksanaan kegiatan PNPM, PKH, dan kegiatan subsidi langsung kepada masyarakat lainnya. Intinya adalah pembahasan sejauh mana program penanggulangan kemiskinan telah berjalan dan secara efektif telah dapat menurunkan prosentase kemiskinan dari tahun ke tahun.

Terkait penurunan angka kemiskinan ini, target nasional pada tahun 2014 adalah 8 persen. Asumsinya: setahun paling tidak dapat diturunkan hingga 2 persen. Angka ini selaras dengan MDGs 2015. Secara implisit, saya mendapatkan informasi bahwa manakala pada tahun tersebut masih ada daerahdaerah yang tidak dapat mencapai angka rata-rata nasional, maka mereka harus berupaya sendiri melalui sumberdaya dan sumberdana yang dicari sendiri. Karena setelah 2015, berbagai program penanggulangan kemiskinan sudah tidak akan ada lagi yang khusus, seperti PNPM sekarang ini.

Presiden SBY dengan tegas menyatakan bahwa daerah-daerah yang masih berada di bawah rata-rata nasional pada berbagai indikator kesejahteraan akan menjadi tanggung jawab keras para kepala daerah. Terutama dengan mendekatkan diri pada angka rata-rata nasional. Di situlah tugas berat kita di NTB. Berdasarkan data terakhir, angka kemiskinan di NTB masih di atas 22 persen, sementara nasonal sudah berada pada posisi 15 persen. Sekiranya kita sukses menurunkan angka kemiskinan dua persen saja per tahun, maka di tahun 2015 kita baru akan mencapai sekitar 14 persen. Syukur-syukur menjadi 12 atau jika ada lompatan menjadi 10 persen. Mimpinya sih begitu.

Pertanyaannya adalah, apakah mimpi tersebut dapat menjadi kenyataan? Dalam sebuah kesempatan, Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi, MA., mengemukakan bahwa untuk dapat meninggalkan ketertinggalan, NTB harus bisa bermimpi. Menurutnya, Kaum Yahudi bisa maju seperti sekarang ini karena didorong oleh nilai-nilai budayanya. Adalah sebuah kebiasaan masyarakat Yahudi untuk meletakkan cita-citanya pada sesuatu yang tidak mungkin untuk diraih, namun mereka berupaya mencari cara yang paling mungkin untuk meraihnya. Wallahu alam bissawab.

ISLAMIC CENTER DAN PERADABAN ISLAM

Islamic Center dan Peradaban Islam

ALHAMDULILLAH , hari Jumat 19 Maret 2010 lalu, sayyidul ayyam, dalam rangkaian peringat an Maulid Nabi Besar Muhammad Saw tingkat provinsi NTB, Pak Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi, MA  akan melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan Islamic Center Nusa Tenggara Barat. Dari sudut pandang arsitektural, seperti yang kita lihat dalam gambarnya, tidak lama lagi kita, masyarakat NTB akan memiliki sebuah bangunan mesjid yang besar, dengan menara asmaul husnanya, yang memiliki tinggi 99 meter. Angka 99 itu sendiri diambil dari Asmaul Husna, 99 nama agung Allah SWT . 

Pertanyaaan pertama yang muncul dalam benak kita, apa makna dari pembangunan Islamic Center tersebut. Mengapa kita harus memulai pembangunan Islamic center , yang tentunya akan menelan biaya yang besar, untuk ukuran kapasitas fiscal daerah kita yang terbatas ini? Dalam berbagai kesempatan, Bapak Gubernur NTB, TGH M. Zainul Majdi, MA menyampaikan bahwa pembangunan IC NTB adalah gagasan yang sudah lama ada di NTB, bahkan sejak gubernur Wasita Kusuma almarhum. NTB yang mayoritas penduduknya muslim, kemudian pulau Lombok yang dikenal dengan Pulau Seribu Mesjid, sangat wajar kalau kemudian mendambakan adanya sebuah symbol, sebuah landmark, yang akan menjadi kebanggaan masyarakat, yang tentunya berkaitan dengan nilai nilai keagamaan, atau bangunan yang kemudian dapat bermanfaat bagi peningkatan keimanan dan ketaqwaan ummat. Ada wadah yang dapat dibanggakan untuk menjadi sarana pemersatu berbagai kepentingan masyarakat daerah kita yang heterogen atau plural ini. 

Dengan adanya Islamic center, kita dapat menunjukkan bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin  agama yang dapat memayungi dan mengayomi seluruh mahluk di bumi, bahkan diseluruh jagat raya (alam semesta) yang tak terbilang luasnya ini.  Di dalam lembaga Islamic Center itu nanti akan dilaksanakan berbagai pengkajian tentang nilai-nilai islam dan keislaman sert a manusia dan kemanusiaan yang pada dasarnya berpusat pada fitrah manusia sebagai khalifah.

Islamic  Center sebagai icon NTB.

Berdirinya Islamic Center nantinya diharapkan dapat menjadi icon NTB yang telah memantapkan visinya sebagai daerah yang beriman dan berdayasaing (NTB Bersaing). Sekaligus sebagai landmark nya kot a Mataram yang visinya Maju dan Religius. Pertanyaan berikutnya adalah, apa manfaat dari adanya Islamic Center itu bagi masyarakat. 

Secara langsung, tentunya manfaat IC terkait dengan adanya 4 komplek bangunan yang menjadi bagian dari IC tersebut. Yang pertama adalah mesjid, yang kalau jadi nanti akan dapat menampung jemaah kurang lebih lima belas ribu jemaah. Ini artinya kita (warga Kota Mataram)

mungkin tidak perlu lagi menggunakan lapangan  untuk shalat hari raya. Disamping tentunya untuk kegiatan peribadatan sehari hari.

Bangunan kedua dari IC tersebut adalah untuk lembaga pendidikan terpadu, dari TK sampai Perguruan Tinggi. Di gedung ini dihajatkan dapat dibangun suatu lembaga pendidikan bernuansa

Islami yang berkelas internasional, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi. Di sinilah diproses revitalisasi peradaban islam dalam rangka menemukenali seperti apa

sesungguhnya way of life yang bernuansa islam seperti yang kita pelajari di sekolah selama ini. 

Di sinilah dididik generasi muda islam yang berkualitas, baik dari sisi pemahaman akan nilai-nilai keagamaan, maupun dari sisi penguasaannya terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan bahasa yang lebih sederhana, di sinilah dididik generasi masa dep an islam yang handal,baik secara lahirian maupun batiniah, yang tentunya berwajah islam yang moderat, yang dapat mengayomi seluruh lapisan masyarakat. Jauh dari wajah islam radikal. Cerminan dari sosok islam yang rahmatan lil alamin, yang menjembatani ketegangan yang selama ini seringkali terjadi, baik antara agama dan budaya, agama dan iptek, bahkan antara pendidikan keagamaan dengan pendidikan sekuler. 

Untuk menunjang missi di atas, bangunan ketiga dari IC tersebut adalah Pusat Kajiankeislaman dan IPTEK, yang bangunannya menempati mesjid raya attaqwa sekarang. Di gedung ini akan ada lembaga pengkajian keislaman, perpustakaan, dan juga museum mini atau galeriyang menggambarkan keagungan islam masa lalu, at au sejarah masuknya Islam di NTB. Gedung ini juga menjadi perkantoran bagi lembaga-lembaga Islam provinsi yang sudah ada, sepertiMUI, DMI, FKPP NTB, BAZDA, dan lain-lain.

Manfaat lain dari IC adalah sebagai salah satu pusat rekreasi atau wisata religi. 

Dengan adanya menara Asmaul Husna dan bentuk berbagai bangunannya yang unik, kiranya IC NTB dapat menjadi daya pesona tersendiri bagi NTB yang telah menetapkan pariwisata sebagai salah satu andalan daerah. Pengalaman di berbagai IC yang ada di tanah air, dapat memberikan suatu harapan kepada kita, bahwa IC ini dapat juga berfungsi ekonomi, disamping religi dansebagai pusat peradaban. Untuk itu maka disiapkan komplek bangunan keempat, yaitu area komersial atau bisnis, dimana di situ ada perhotelan, pusat rekreasi dan olah raga, dan lain-lain.Areal ini merupakan komponen terakhir yang akan dibangun kelak, dengan menempati lokasi di sebelah selatan gedung DPRD Provinsi.

Semoga tulisan ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat, akan makna dan manfaat dari dibangunnya Islamic Center Nusa Tenggara Barat. Cepat atau lambat diselesaikannyapembangunan IC ini, akan tergantung dari seberapa besar partisipasi masyarakat di dalamnya. Karena adalah tidak mungkin, gedung semegah IC ini dapat diselesaikan hanya dengan mengandalkan dana dari pemerintah semata. Wallahu alam bissawab.

Presentasi di Filipina

Presentasi  di Filipina tetang Kandang Kolektif

Asian Rural Sociology Association (ARSA) adalah organisasi para ahli Sosiologi Pedesaan tingkat Asia, yang saya ikut terlibat membidani kelahirannya.  Waktu itu saya baru saja menyelesaikan program master saya di Ohio State University, Amerika Serikat.  Waktu itu, pada tahun 1992, saya baru saja selesai mempertahankan tesis Master saya.  Kebetulan tidak lama setelah itu, ada Kongres International Rural Sociology Association atau IRSA di Pennsylvania State University, dimana saya ikut menjadi peserta.  Saya juga ikut presentasi, mempresentasikan materi dalam tesis master saya, yaitu tentang peran NGO dalam pembangunan.

Pada saat kongres inilah saya ikut dalam pertemuan khusus para peserta dari Asia, yang digagas oleh beberapa professor dari Jepang.  Hadir dalam pertemuan itu para anggota delegasi dari beberapa negara Asia yang ikut dalam Kongres, seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, China, Bangladesh, Pakistan, Malaysia, dan Indonesia.  Dari Indonesia, yang ikut Kongres ada beberapa orang.  Namun yang ikut dan aktif dalam pertemuan tersebut saya sendiri. Sehingga dalam penanda tanganan deklarasi pembentukan ARSA, sayalah yang mewakili Indonesia. Secara resmi kemudian saya masuk menjadi working group pembentukan Asian Rural Sociology Association (ARSA).  Koordintor atau ketuanya berasal dari Jepang.  Namanya Professor …….

Beberapa tahun kemudian, ARSA ini resmi berdiri dan menjadi anggota International Rural Sociology Associaton (IRSA).  Ketika pertemuan dua tahunannya diadakan di Rio de Jenairo, Brazil, tahun 2001, saya terpilih menjadi vice presidennya.  Sedangkan Presiden atau ketuanya adalah Professor ……. Dari Nagoya University, Jepang. Pada tahun 2004, saya menjadi tuan rumah pertemuan dua tahunannya, yang kami adakan di Jayakarta, Sengigi.  Hampir pada setiap pertemuannya, di Bangkok, di Beijing, di Nagoya, dan terakhir di Filipina, saya selalu diundang. Meskipun saya tidak lagi menjadi vice president, tapi saya tetap menjadi council member atau dewan pengurus ARSA yang mewakili Indonesia.

Pada tahun 2010, pertemuan dua tahunannya diadakan di Filipina.  Saya diundang sebagai salah satu keynote speaker.  Makalah yang saya presentasikan pada waktu itu berjudul: …………………….

Pada kesempatan ini saya menyampaikan berbagai keunikan dari kandang kolektif yang mungkin di tempat lain tidak ada.  Bahwa dengan  kandang kolektif itu berbaga persoalan yang sering menjadi kendala peternak dalam mengembangkan ternaknya dapat diatasi.  Mulai dari persoalan keamanan, pakan ternak, pengendalian penyakit, sampai pada aspek pemasaran.

Secara teoritis, sebuah budaya memang berasal dari tuntutan sosial; perilaku sosial yang kemudian terjadi berulang ulang karena persoalan kebutuhan.  Kandang kolektif menjadi budaya peternak di Lomok karena adanya tuntutan dari proses beternak itu sendiri; dengan adanya berbagai persoalan yang seringkali mereka hadapi.  Salah satu persoalan adalah karena relatif terbatasnya skala usaha mereka.  Setiap rumah tangga peternakan umumnya hanya menguasai dua sampai tiga ekor ternak sapi.  Dari skala usaha ekonomi, jumlah ini masih belum layak.  Di satu sisi, kemampuan peternak itu sendiri memang terbatas.  Khususnya kemampuan dalam menyediakan pakan bagi ternaknya.

Oleh karena itu, dengan menggunakan kandang kolektif, persoalan pakan ini, sekaligus skala usaha keekonomian dapat diatasi, karena dengan ber kelompok, usaha ternak dapat menjadi lebih eifisien.  Masalah pakan dapat diatasi; bahkan juga pemasarannya.

Dengan sistem kandang kolektif, kegiatan penyuluhan juga dapat dilaksanakan secara lebih terorganisir. Para peternak dapat befungsi sebagai manajer, sekaligus tenaga kerja bagi ternak masing-masing.   Di lokasi kandang kolektif yang telah maju,  kelembagaan menjadi modal sosial yang dapat diandalkan untuk memperkokoh posisi tawar peternak.  Perubahan mindset atau pola fikir peternak, sehingga mereka dapat lebih beorientasi komersial, tidak sekedar memenuhi hobi atau kesenangan semata, dapat dilaksanakan.

Perubahan mindset ini merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam rangka memajukan peternakan di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Pulau Lombok.  Artinya, pola fikir beternak sebagai hobi, yang dari hitungan ekonomi kurang menguntngkan, harus dapat diubah menjadi pola fikir komersial.  Artinya, beternak haruslah menjadi suatu usaha keluarga yang memiliki nilai keekonomian tertentu.   Beternak harus dapat menguntungkan.

Hal lain terkait ini adalah, menjadikan kegiatan beternak sebagai kegiatan usaha utama.  Bukan kegiatan usaha sampingan.  

Menjadikan kegiatan beternak sebagai kegiatan usaha utama juga memerlukan langkah strategis yang harus dilaksanakan di Nusa Tenggara Barat.  Hal ini mengingat masih belum banyak peternak-peternak di NTB yang sudah mapan atau maju, karena menjadikan kegiatan beternak sebagai kegiatan utamanya.   Bahkan harus diciptakan peternak-peternak handal yang mampu mengelola agrobisnis peternak sedemikian rupa, sehingga bukan hanya bergerak di ranah peningkatan produksi, tapi juga pada ranah industri olahan hasil peternakannya.  Bila perlu mereka telah dapat membangun rumah potong hewan sendiri, dan tidak lagi menjual sapi hidup, atau daging sapi, tapi sudah dalam bentuk hasil olaha, seperti bakso, abon, sosis, dan lain-lain.

Bagaimana caranya? Di situlah manfaat kandang kolektif, untuk dapat dimanfaatkan dalam mengembangkan usaha peternakan ke depan. Tinggal bagaimana intervensi pemerintah untuk proses pengembangan tersebut, mulai dari diffusi inovasi dan teknologinya, sampai pada penguatan permodalannya. Karena kalau bicara pasar, Indonesia masih sangat luas dengan pasar yang masih sangat terbuka.   Kalau kita tidak segera bertindak, maka pasar kita yang demikian potensial, hanya akan menjadi rebutan para pedagang dari luar daerah, bahkan luar negeri. Dan kegiatan beternak di masyarakat kita masih lekat dengan masalah hobi.  Bukan kegiatan ekonomi. Wallahu a’lam bissawab. (Mataram, 130414)